Ke MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Ajukan 7 Permohonan Ini

Ke MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Ajukan 7 Permohonan Ini

12 views
0

Melalui tim kuasa hukumnya, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 25 Mei 2019 lalu. Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan dalam permohonan tersebut mereka menyampaikan sejumlah argumen penting.

Dalam permohonannya, menyebutkan bahwa Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia.

Kemudian juga menyebut, bahwa MK sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan sehingga memberikan harapan masa depan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan.

Adapun, permohonan tersebut ditandatangani Para Tim Kuasa Hukumnya, yaitu Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur dan masif.

Ke MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Ajukan 7 Permohonan Ini (porosnasional.com)

Ke MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Ajukan 7 Permohonan Ini

Kubu Prabowo – Sandi mengatakan, pelanggaran pemilu bisa terjadi di semua tahapan dan proses pemilu, yaitu sebelum, pada saat dan setelah pencoblosan. Karenanya, jika melakukan kecurangan dalam proses sebelum pencoblosan, maka pasangan capres dan cawapres yang menang dengan cara-cara curang secara sistematis, terstruktur dan masif harus dibatalkan kemenangannya oleh proses persidangan di MK.

Pasangan Prabowo – Sandi juga menilai, capres petahana telah melakukan abuse of power dengan menggunakan kewenangan yang ada, termasuk penggunaan fasilitas negara, aparatur negara, lembaga negara, BUMN untuk mendukung program kemenangannya.

Penyalahgunaan tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika bernegara. Harus diingat bahwa pelanggaran etika adalah hal yang sangat prinsipal, sebagaimana dikatakan Ronald D Dworkin, filosof dan ilmuwan AS “Moral principle is the foundation of law“.

Dalam permohonan ini menyebut, pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan capres petahana adalah penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegak hukum.

Sementara itu, kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana dan mencakup serta berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia.

Ke MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Ajukan 7 Permohonan Ini (porosnasional.com)

Ke MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Ajukan 7 Permohonan Ini

Atas dasar tersebut, Prabowo – Sandi meminta tujuh permohonan kepada MK, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.

5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, atau,.

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

“Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” demikian permohonan Prabowo – Sandi.

About author