Ombudsman: Negara Lakukan Maladministrasi Terkait Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS

Ombudsman: Negara Lakukan Maladministrasi Terkait Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS

5 views
0

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia menemukan indikasi kuat pemerintah melakukan maladministrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala.

Adrianus menyebut, bahwa negara sudah melakukan maladministrasi terkait perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.

“Negara melakukan maladministrasi yakni merekrut orang untuk bekerja membantu negara, tetapi si orang ini tidak di-disclose sebetulnya bahwa mengingat bebannya yang berat,” ujar Adrianus dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.

Dikatakan Adrianus, para petugas KPPS berstatus membantu negara dalam melaksanakan pemilu. Tetapi, mereka tidak mengetahui beban kerja yang akan dialami. Sebab itu, ia menilai negara harus bertanggungjawab terhadap ratusan petugas KPPS yang meninggal.

Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala (porosnasional.com)

Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala.

Adrianus memperkirakan, para anggota KPPS yang meninggal dan sakit itu seperti orang awam sekali, yaitu tidak tahu dengan resiko tersebut. Karenanya, negara harus bertanggung jawab. “Saya kira ini harus dibebankan kepada negara sebagai pihak yang menugaskan mereka bekerja dalam konteks pemilu,” tegasnya.

Menurut Adrianus, komitmen negara terhadap petugas KPPS yang meninggal dan sakit juga patut dipertanyakan. Pasalnya, negara tidak memberikan dana santunan kepada mereka. Kementerian Keuangan, ujar Adrianus, hanya memberikan izin kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengalihkan sebagian dana pemilu untuk santunan.

“Jadi bukan negara memberikan dana baru kepada korban. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat seberapa jauh komitmen negara terhadap orang yang sudah bekerja buat negara,” ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Rabu, 15 Mei 2019, petugas KPPS yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Data ini berdasarkan hasil investigas Kementerian Kesehatan di 28 provinsi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil audit medik yang dilakukan Kementerian Kesehatan, meninggalnya petugas KPPS sebanyak 51 persen karena kardiovaskuler, seperti jantung, stroke, dan hipertensi. Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan.

Ombudsman: Negara Lakukan Maladministrasi Terkait Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS (porosnasional.com)

Ombudsman: Negara Lakukan Maladministrasi Terkait Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS

Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9 persen karena kecelakaan. Sisanya akrena diabetes, gagal ginjal, dan liver.

Atas dasar tersebut, juru bicara Kementerian Dalam Negeri berusaha untuk dimintai keterangan. Tetapi, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pernah menyatakan penyebab kematian para petugas KPPS dapat dibuktikan secara penyakit dan usia ilmiah.

Moeldoko berharap penyebab kematian petugas KPPS tidak berkembang menjadi bola liar, apalagi dikaitkan dengan politik. “Janganlah mengganggu pikiran, psikologi dari keluarga korban. Sekali lagi tidak ada upaya dari pemerintah yang macam-macam,” tuturnya.

Namun demikian, sangat aneh dan janggal terkait meninggalnya petugas KPPS itu. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah sepertinya enggan untuk mengusut penyebab kematian ratusan petugas KPPS tersebut.

About author

Your email address will not be published. Required fields are marked *