Ternyata, MK Tidak Peduli Pemilu Jurdil Atau Curang

Ternyata, MK Tidak Peduli Pemilu Jurdil Atau Curang

58 views
0
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa (1) banyaknya bukti bukan faktor yang menentukan dalam memenangkan gugatan. Kemudian (2) yang dibutuhkan adalah bukti yang relevan (dengan penambahan/pengurangan suara) dan secara signifikan bisa mengubah hasil pemilu. Terakhir (3) Hamdan Zoelva menekankan, bahwa selisih suara yang besar adalah kendala yang besar untuk memenangkan gugatan.

Pandangan Hamdan Zoelva itu mengandung arti bahwa semua bukti-bukti kecurangan perihal politik uang, pengerahan aparat negara, penggelembungan DPT, ketidak-netralan polisi dan PNS, manipulasi situng dsb, tidak penting menurut wawasan para hakim MK. Mereka tidak mau membaca, kata Hamdan Zulfa, jika bukti-bukti yang diajukan tidak berhubungan langsung dengan jumlah suara. Betapapun banyaknya bukti-bukti itu.

Dengan kata lain, MK tidak peduli kepada asas pemilu yang jujur dan adil. MK tidak mau tahu bahwa penyelenggara pemilu yang tidak jujur dan tidak adil menciptakan kondisi dan situasi yang merugikan salah satu pihak. Mereka beranggapan bahwa kejujuran dan keadilan dalam pemilu sama sekali bukan urusan pengadilan MK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (porosnasional.com)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva

Pengadilan tidak peduli kepada keadilan?

Secara aneh dan tanpa alasan logis MK membatasi peranannya dalam sengketa pemilu pada aspek hitung suara saja. MK hanya memperhitungkan bukti-bukti yang berkaitan langsung dengan suara. Jika anda bisa membuktikan bahwa KPPS telah mencuri 100 suara anda, maka MK baru tergerak untuk mengembalikan 100 suara tersebut.

Jadi, disinilah muncul kendala yang luar biasa bagi orang yang mau berperkara di MK. Karena, MK hanya menghitung suara. Kalau anda kalah 9.000.000 suara, dan menurut anda suara anda dicuri 100 per TPS, maka anda harus menghadirkan 90.000 anggota KPPS yang mau bersaksi atas pencurian tersebut. Dan, MK tidak akan memproses gugatan jika anda hanya bisa menghadirkan 89.999 saksi.

Jadi sekalipun anda memiliki 89.999 saksi yang membuktikan bahwa kita telah dicurangi, MK akan tetap memenangkan lawan.

Absurd tidak?

Namun, itulah persisnya apa yang dimaksud oleh Hamdan Zoelva ketika mengatakan selisih yang besar akan menjadi hambatan yang besar bagi calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Sejak wawasan MK tersebut ditegaskan tahun 2014, di lingkungan masyarakat politik telah lama berkembang pemahaman bahwa, “Bila ingin menang pemilu maka curanglah. Bila curang, curanglah sehebat mungkin untuk menciptakan selisih suara sebanyak mungkin. Dengan demikian lawan sulit mengumpulkan bukti. Dan MK pasti akan memenangkan anda.”

Maka jadilah pemilu 2019 ini sebagai pemilu tercurang dalam sejarah politik Indonesia. Terbrutal.

Atas dasar tersebut, untuk rekan-rekan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, opsi menggugat ke MK sebaiknya disingkirkan saja. Tafsir konstitusi di sana terlalu hebat, tidak ada gunanya berperkara di pengadilan yang hadir bukan untuk keadilan.
About author