BPN Prabowo: Sesat, People Power Disamakan Dengan Makar

BPN Prabowo: Sesat, People Power Disamakan Dengan Makar

11 views
0

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menegaskan bahwa gerakan massa atau people power merupakan bagian dari demokrasi. Menurut Andre, pernyataan sikap dibutuhkan sebagai upaya menjawab dugaan kecurangan selama Pemilu 2019.

Andre mengatakan, pernyataan sikap merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dia pun mengutuk keras pihak-pihak yang membangun opini people power sebagai bentuk tindakan kejahatan terhadap keamanan negara atau makar.

“Gerakan massa atau aksi protes damai merupakan sesuatu yang konstitusional juga. Gerakan massa memang dilarang? Kan boleh dalam demokrasi; kan itu konstitusional,” kata Andre, Senin (13/5).

Saat ditanya apakah hasil Ijtimak Ulama III berpengaruh dalam penggalangan kekuatan massa menuju people power, Andre tidak menjawab pasti. Dia hanya mengatakan jika people power merupakan kedaulatan rakyat dalam menghendaki keinginan mereka.

“Jangan sampai demonstrasi ini diharamkan, dibilang makar. Ini opini yang menyesatkan,” ujarnya.

BPN Prabowo: Sesat, People Power Disamakan Dengan Makar (porosnasional.com)

BPN Prabowo: Sesat, People Power Disamakan Dengan Makar

“Presiden Jokowi kan penikmat demokrasi. Kalau itu terjadi (people power dilarang) padahal itu berlangsung damai; pemerintah melarang semangat demokrasi, berarti dia penumpang gelap demokrasi,” lanjut Andre.

Sementara itu, Anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menanggapi kasus Eggi Sudjana yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dugaan makar. Eggi ditetapkan tersangka terkait pernyataan ‘people power’, menyusul adanya hasil quick count Pilpres 2019.

Riza menilai, langkah kepolisian menetapkan Eggi sebagai tersangka sangat berlebihan. Riza juga mempertanyakan mengapa hanya berorasi saja disebut makar.

“Ini pemerintahan udah pemerintahan yang otoriter, arogan, dzalim. Ini kan era-nya reformasi, biasa masyarakat mau minta siapa kek jadi presiden. Itu biasa aja. Itu kan mengekspresikan, bentuk kecintaan, dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui di DPR RI, Kamis (9/5/2019) pagi.

“Di demokrasi di dunia itu orang mau ngomong apa aja biasa. Yang penting kan enggak anarkis, enggak merusak, enggak kriminal. Kalau cuma bersuara, berpendapat. Jadi enggak ada yang luar biasa. Mau ganti presiden tiap hari ngomong juga boleh,” pungkas Riza.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian juga telah mengancam akan menggunakan pasal terkait tindak pidana makar saat menyinggung people power yang diserukan sejumlah pihak pasca penyelenggaraan Pemilu 2019.

About author