Prabowo Gelar Pertemuan Dengan Media Asing, Bahas 8 Point Kecurangan Pemilu 

Prabowo Gelar Pertemuan Dengan Media Asing, Bahas 8 Point Kecurangan Pemilu 

10 views
0

Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02 beserta tim suksesnya menyampaikan delapan poin saat menggelar pertemuan dengan media asing di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019) sore. Delapan poin itu berisi daftar panjang dugaan kecurangan pemilu terhadap Komisi Pemilihan dan Presiden Joko Widodo selaku calon presiden inkumben.

Adapun, delapan poin itu dikirim oleh ekonom senior Rizal Ramli dalam bahasa Inggris pada Selasa dini hari, (7/5/2019). Poin pertama, Prabowo mengatakan bahwa kecurangan pemilu merupakan penghinaan terbesar bagi demokrasi suatu negara.

“Begitu fakta terungkap, seorang pemimpin yang mengambil alih kekuasaan lewat pemilihan yang curang, dianggap tidak sah oleh rakyat dan karenanya kehilangan kemampuannya untuk memerintah secara efektif,” isi penggalan poin pertama.

Poin kedua, menyampaikan tuduhan kecurangan pemilu adalah langkah yang serius dan tidak boleh dianggap enteng hanya berdasarkan kecurigaan saja oleh pihak yang kalah. “Itu harus didasarkan pada fakta-fakta,” isi poin kedua dalam pertemuan itu.

Prabowo Gelar Pertemuan Dengan Media Asing, Bahas 8 Point Kecurangan Pemilu (porosnasional.com)

Prabowo Gelar Pertemuan Dengan Media Asing, Bahas 8 Point Kecurangan Pemilu 

Poin ketiga, Prabowo menyebut bahwa dirinya bisa menyajikan fakta seperti yang disebutkan di atas.

“Kami di sini untuk mengungkapkan kepada Anda bagaimana kami berhasil mengumpulkan bukti yang terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa kecurangan pemilu dengan niat jahat memang terjadi dalam pemilu 2019,” isi poin ketiga Prabowo di hadapan media asing yang diundangnya.

Kemudian poin keempat, Prabowo menyebut bukti utama kubunya didasarkan pada penggunaan instrumen sederhana, yaitu smartphone. Pengamat pemilu dari seluruh negeri dan relawan, kata dia, telah  mengambil foto penghitungan suara yang direkam di masing-masing dari sekitar 800.000 tempat pemungutan suara atau Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dengan menggunakan foto-foto itu, kubu 02 sejauh ini telah mengaudit hasilnya di 477.000 TPS. “Dan kami telah mengungkap 73.715 kasus data ringkasan C1 yang salah dimasukkan ke dalam Situng yang merupakan 15,4 persen dari total yang diaudit hingga saat ini,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Poin kelima, Prabowo mengatakan ada upaya sistemik oleh pemerintahan Jokowi untuk merusak dan memanipulasi sistem pemilu. Diantaranya, kata dia, dengan tidak mengundang pemantau internasional yang kredibel, seperti Carter Center dan
tidak mendukung IT KPU dengan sistem keamanan yang memadai sehingga dinilai rentan terhadap penipuan siber, serta banyak hal lainnya yang dituduhkan Prabowo kepada pemerintah.

Selanjutnya poin keenam, Prabowo menilai pilpres 2019 begitu rumit karena diselenggarakan serentak bersama pemilihan legislatif. “Mengapa itu dirancang seperti ini oleh pemerintahan Jokowi dan untuk tujuan apa? Pemilihan sebelumnya tidak begitu rumit,” ungkapnya.

Poin ketujuh, Prabowo juga mempertanyakan peristiwa kematian hampir 500 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pemilihan.

“Tragedi ini lebih besar daripada kecelakaan Boeing 737 Max. Kami berharap pemerintah melakukan penyelidikan serius terhadap masalah ini,” tegasnya.

Dan poin terakhir, Prabowo menyebut dirinya dan tim akan terus mengumpulkan bukti kecurangan pemilu seperti yang mereka sebutkan.

“Kita seharusnya tidak melihat cerita ini berakhir pada tanggal 22 Mei. Kita harus menyampaikan kasus ini kepada publik secara transparan dan membiarkan mereka memutuskan apa yang harus dilakukan,” tutur Prabowo di akhir kalimatnya.

Sebelumnya, Bawaslu juga meminta pihak-pihak yang menemukan pelanggaran agar melapor sesuai  mekanisme hukum yang ada. “Kalau ada laporan dugaan administrasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya, sampaikan kepada kami,” kata Abhan di Kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Jika bukti-buktinya kuat, Bawaslu akan menyidangkannya secara terbuka. Sejauh ini Bawaslu belum menemukan atau mendapatkan laporan resmi mengenai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut dia, laporan maupun temuan pelanggaran sebagian besar sudah ditindaklanjuti Bawaslu.

About author