Kader PDIP Korupsi Rp 5,8 T, BPN Prabowo: Tak Mungkin Dinikmati Sendiri, Usut Tuntas!

Kader PDIP Korupsi Rp 5,8 T, BPN Prabowo: Tak Mungkin Dinikmati Sendiri, Usut Tuntas!

33 views
0

Kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sudah merugikan negara sebesar Rp 5,8 triliun kini tengah menjadi sorotan publik. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki secara tuntas aliran dana haram tersebut.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin menduga dana korupsi yang sudah merugikan negara sebesar Rp 5,8 triliun itu mengalir ke pihak lain. Atas dasar itu, dia meminta lembaga antirasuah jeli untuk menganalisis aliran dana tersebut.

“Kasus korupsi kotim (Kotawaringin Timur) harus diutus tuntas kemana saja uang korupai itu mengalir. Harus disidik secara transparan dan terbuka kepada publik. Tidak mungkin uang sebanyak itu dinikmati sendiri oleh pelaku,” ujar Suhud saat dihubungi, Minggu (10/2)

Menurut Suhud, jumlah angka korupsi yang dilakukan oleh anak buah Megawati Soekarnoputri itu dinilainya sangat fantastis. Apalagi, lanjutnya, nilai kerugian negara dalam kasus Supian merupakan salah satu korupsi terbesar yang dilakukan seorang Bupati.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin (porosnasional.com)

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin

Praktik ini pun semakin menegaskan pernyataan Prabowo mengenai korupsi di Indonesia yang sudah mencapai stadium 4.

“Artinya, praktik korupsi oleh pejabat publik sudah berada pada tingkat berbahaya karena merusak negara,” jelasnya.

Suhud lantas melanjutkan, di sisi lain, praktik korupsi yang dilakukan oleh Supian juga menunjukkan bahwa revolusi mental yang dilakukan oleh Petahana sudah gagal. Program yang menjadi andalan Petahana pada pilpres 2014 lalu dinilai sudah gagal menekan angka korupsi.

“Artinya sudah jelas, Kader PDIP korupsi dan ini hasil Revolusi Mental Jokowi. Yang hanya sebatas jargon. Program itu dalam 4 tahun ini terbukti tak memberikan dampak signifikan bagi gerakan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Diketahui, Bupati Kotim Supian Hadi diduga memberikan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM) di Kotawaringin Timur periode 2010-2015.

Akibat tindak pidana yang diduga dilakukan Supian, keuangan negara menderita kerugian sekurangnya sebesar Rp 5,8 triliun dan US$ 711 ribu. Kerugian negara tersebut dihitung berdasarkan eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Selain itu, Supian juga diduga telah menerima sejumlah barang mewah dan uang tunai. Supian diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar. Kemudian, ia juga diduga menerima uang sebesar Rp 500 juta melalui pihak lain.

About author