Tanggapan Gerindra Soal Pembatalan Terpidana Teroris Abu Bakar Ba’asyir

Tanggapan Gerindra Soal Pembatalan Terpidana Teroris Abu Bakar Ba’asyir

13 views
0

Terpidana teroris Abu Bakar Ba’asyir masih menolak menandatangani ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ba’asyir juga menolak mengakui kesalahannya. Hal tersebut dikatakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai mengenai wacana pembatalan terpidana teroris Abu Bakar Ba’asyir, jangan dibuka dulu rencana aksi ke masyarakat. Namun, seharusnya dikaji terlebih dahulu.

“Ke depan supaya tidak terjadi seperti ini, agar rencana action sebelum disampaikan ke masyarakat dikaji dulu lebih matang. Itu kan jelas, aturannya jelas, supaya dikaji dulu masuk atau tidak masuk pembebasan bersyarat itu,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 23 Januari 2019.

Dijelaskan Dasco, pembebasan bersyarat ada tata caranya. Gerindra juga dapat menerima itikad baik pemerintah dengan alasan kemanusiaan.

“Itu yang akan dilakukan juga Pak Prabowo kalau memerintah, memang kekuasaan itu digunakan untuk hal-hal yang baik kan gitu, tidak perlu menunggu lama-lama dan tidak perlu menunggu momen untuk berbuat baik,” ucap Dasco.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Namun begitu, ia menegaskan hal ini harus melalui kajian yang mendalam. Jangan sampai sudah dibuka, tetapi malah baru dikaji.

“Sekarang susah, bahwa sudah dibilang akan bebas dalam waktu seminggu, kemudian tiba-tiba terjadi satu dan lain hal harus dikaji ulang. Ini kan masyarakat bingung gitu loh,” tutur Dasco.

Dasco menduga kajian mengenai masalah ini mungkin tidak matang. Karena, saat presiden mau menentukan sebuah keputusan juga dibantu menteri dan lainnya.

“Masalahnya syarat pembebasan itu ada, dan setia pada Pancasila dan NKRI itu kan harga mati. Ya memang mungkin penafsiran persepsi orang masing-masing beda, apalagi sudah sepuh begitu. Memang perlu pendekatan dan pemberian pemahaman pada orang yang tepat pada ustaz. Supaya pemberian pembebasan itu pas,” ungkap Dasco.

Dasco juga tidak mau banyak berkomentar. Karena, memang sudah menjadi kebijakan pemerintah. “Pemerintah mewacanakan, jadi sah saja pemerintah membatalkan,” ucap Dasco.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Ba’asyir masih menolak menandatangani ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ba’asyir juga menolak mengakui kesalahannya. Hal tersebut membuat pembebasannya masih simpang siur.

“Jadi, kami masih melakukan kajian yang mendalam tentang aspek hukum, yang juga secara ideologi seperti apa, konsep NKRI-nya, keamanannya, dan lain-lain itu yang sekarang sedang digodok,” katanya, Selasa, 22 Januari 2019 malam.

Diketahui, Ba’asyir telah melalui dua per tiga masa pidananya setelah divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2011. Dua pertiga masa tahanan Ba’asyir telah dilalui pada Desember 2018.

About author